Problematika Pendidikan di Indonesia

Hasil gambar untuk problematika pendidikan di indonesiaPROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Kholid Musyaddad

Abstrak

Pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan

pencerahan kepada masyarakat melalui nilai dan manfaat

pendidikan itu sendiri. Kondisi ini terbukti dari rendahnya kualitas

lulusan, rendahnya relevansi pendidikan dalam hal substansi

dengan kebutuhan masyarakat, dan pendidikan justru dijadikan

sebagai kawasan politisasi dari para pejabat. Untuk itu perlu

adanya identifikasi kembali terhadap problematika pendidikan

Indonesia dan solusi atas problematika tersebut.

Kata Kunci: Kualitas, problematika, solusi, pendidikan

  1. Pendahuluan

Manusia yang berkualitas merupakan ujung tombak kemajuan

suatu bangsa. Negara-negara maju seperti Amerika, Inggris,

Jerman, dan bahkan Malaysia menempatkan pendidikan sebagai

faktor strategis dalam memajukan bangsanya. Pendidikan yang

berkualitas dapat menciptakan sumber daya manusia yang

berkualitas dan produktif. Keberhasilan suatu bangsa dalam

membangun pendidikan merupakan barometer tingkat kemajuan

bangsa tersebut.

Pendidikan sudah kita terima sejak lahir. Pendidikan bisa

bersifat formal ataupun informal. Informal maknanya pendidikan

bisa kita dapatkan melalui lingkungan, pergaulan, dan keseharian di

rumah. Sedangkan, formal dalam artian pendidikan diperoleh

melalui jalur resmi pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi.

Di Indonesia, upaya pembangunan pendidikan formal juga

dilakukan di berbagai jenjang, mulai dari pendidikan dasar,

menengah, sampai pendidikan tinggi. Semua jenjang ini

diharapakan memenuhi fungsi dan mencapai tujuan pendidikan

nasional, seperti yang terdapat dalam Undang-undang Sistem

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yaitu berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa; dan bertujuan untuk mengembangkan potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis

serta bertanggung jawab.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau

Human Development Index (HDI) yang dirilis pada tanggal 5

Oktober 2009 Indonesia berada pada kategori Pembangunan

Manusia Menengah dengan Indeks IPM 0,734, dan berada di urutan

ke-111 dari 180 negara. Posisi ini kalah jauh dari negara tetangga

kita, Malaysia, yang berada pada kategori Pembangunan Manusia

Tinggi dengan indeks IPM 0,829, dan berada pada urutan ke-66.

IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup,

melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara

seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah

sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau

negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari

kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Terlihat jelas bagaiman kondisi pendidikan bangsa kita

dewasa ini. Pada kenyataanya pendidikan belum sepenuhnya

memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui nilai dan

manfaat pendidikan itu sendiri. Rendahnya kualitas lulusan

merupakan salah satu bukti bahwa pendidikan di Indonesia belum

secara optimal dikembangkan. Relevansi pendidikan dalam hal

substansi dengan kebutuhan masyarakat dinilai masih rendah.

Parahnya lagi, pendidikan menjadi kawasan politisasi dari para

pejabat. Semakin tertinggalnya pendidikan bangsa Indonesia

dengan bangsa-bangsa lain, harusnya membuat kita lebih

termotivasi untuk berbenah diri. Banyaknya masalah pendidikan

yang muncul ke permukaan merupakan gambaran praktek

pendidikan kita.

Menyoal problematika yang dihadapi bangsa dalam hal

pendidikan, penulis tertarik untuk membuat uraian permasalahan ini

dan mengemukakan solusi-solusi yang kiranya dapat direnungkan

melalui sebuah tulisan yang berjudul “Pendidikan di Indonesiaku

(Problematika dan Solusinya)”.

  1. Problema Pendidikan Indonesia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human

Development Index (HDI) merupakan pengukuran perbandingan

dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup

untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk

mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju,

negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk

mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas

hidup. Berdasarkan rilis terbaru IPM (5 Oktober 2009) Indonesia

berada pada kategori Pembangunan Manusia Menengah dengan

Indeks IPM 0,734, dan berada di urutan ke-111 dari 180 negara.

Dari hal ini terlihat jelas bahwa pendidikan di Indonesia belum optimal pelaksanaanya dalam menunjang pembangunan bangsa

(Nuryata, 2010: 45).

Ada beberapa aspek pendidikan yang bisa kita cermati dan

mengemuka akhir-akhir ini sebagai masalah-masalah penting dalam

pendidikan, yaitu :

  1. Kurikulum

Kurikulum sering dianggap dokumen sakti yang harus

menjadi pegangan. Apa yang tertuang di dalamnya menjadi satusatunya

pegangan. Banyak guru yang masih takut berkreasi dan

berinovasi. Orientasi kurikulum masih dilihat dari ketuntasan

materi pelajaran. Guru menjadi panik begitu menyadari materi

yang diajarkan belum terselesaikan. Guru selalu dikejar-kejar

target kurikulum, padahal pelaksanaan pembelajaran mengalami

berbagai situasi yang berbeda-beda setiap semester dan setiap

tahunnya. Sehingga pembelajaran di kelas sebagian besar masih

terbatas pada penyelesaian bahan ajar tanpa memedulikan

apakah seluruh peserta didik sudah menguasai pelajaran atau

belum. Realitanya hanya sepertiga peserta didik yang menguasai

seluruh pelajaran. Sedangkan duapertiganya akan

mengakumulasikan ketidakpahamannya yang nanti tercermin

dalam ketidakmampuannya menjawab tes yang diberikan.

Selain itu, substansi kurikulum dalam hal kepadatan materi

tidak signifikan dengan alokasi waktu tersedia. Ini juga

merupakan salah satu sebab bahwa materi yang dibelajarkan di

kelas kurang bermakna dan kurang terlihat relevansinya bagi

siswa (Suyanto, 2002: 23).

  1. Biaya

Biaya pendidikan mahal? ya, bagi sebagian besar

masyarakat biaya pendidikan masih dianggap mahal. Kita lihat

contoh real mengenai program Wajib Belajar Sembilan Tahun,

yang sejatinya masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Karena

pada kenyataannya banyak anak-anak usia sekolah yang tidak

bersekolah atau putus sekolah dengan alasan biaya. Padahal

ada dana bantuan dari pusat, tapi tetap saja ada pungutanpungutan

liar yang dilakukan sekolah berkedok kesepakatan

antara sekolah dan orang tua siswa. Tapi serta merta kita tidak

bisa menyalahkan sekolah saja. Praktek di luar, dana bantuan

dari pusat tidak utuh sampai di sekolah. Entah di tingkat mana

dana-dana tersebut dipangkas oleh oknum-oknum yang

terhormat.

Selain itu, adanya parktek jual-beli kursi. Sungguh miris jika

mendengarnya. Hanya untuk mencari sekolah atau agar

anaknya bersekolah di tempat yang diinginkan oleh orang tuanya

(yang notabene belum tentu anaknya nyaman berada di sekolah

pilihan orang tuanya), orang tua siswa rela untuk meronggoh

kocek untuk diberikan kepada oknum-oknum yang menjanjikan

kesempatan bersekolah di sekolah yang diinginkan. Dan jangan

salah, oknum ini tidak harus berasal dari sekolah, banyak

pejabat-pejabat yang menggunakan kekuasaannya untuk

menekan pihak sekolah agar tentengan (anak yang membeli

kursi) diterima. Bukankah ini salah satu bentuk korupsi? Jika dari

sekolah anak-anak kita sudah terbiasa melihat praktek-praktek

curang seperti ini, jangan salahkan banyak koruptor di Indonesia

(http://id.wikipedia.org).

  1. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan

bangsa. Harusnya pendidikan itu menciptakan siswa yang

memiliki daya nalar yang tinggi, memiliki kemampuan analisis

tentang apa yang terjadi sehingga bila di terjunkan dalam suatu

permasalahan akan dapat mengambil keputusan yang tepat.

Akan tetapi fenomenanya, pendidikan itu dapat pula

menyesatkan. Bisa kita lihat dari kualitas pendidikan kita yang

hanya diukur berdasarkan ijazah. Padahal sekarang ini banyak

ijazah yang diperjual-belikan. Dan tidak bisa kita pungkiri banyak

pejabat yang membelinya. Jika kita pikirkan, berarti asalkan

memiliki uang kita tidak perlu bersekolah, ijazah tinggal kita beli

saja. Bagaimana kondisi bangsa ini, jika semua orang berpikiran

seperti itu?

  1. Ujian Nasional

Kontroversi mengenai pelaksanaan Ujian Nasional (UN)

sudah mewacana sejak tahun pelajaran 2002/2003. Pada tahun

tersebut banyak pihak merasakan penyimpangan dari

pelaksanaan UN, yang pertama bahwa yang dinilai dalam UN

hanya aspek kognitif peserta didik, padahal dalam kependidikan,

kemampuan peserta didik meliputi tiga aspek, yaitu aspek

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penyimpangan yang kedua

yaitu bahwa penentuan standar pendidikan dilakukan secara

sepihak oleh pemerintah. Hal ini tentunya merampas hak guru

dalam melakukan penilaian. Ketiga, UN mengabaikan unsur

penilaian proses. Dan, penyimpangan yang keempat, yaitu UN

memberikan beban sosial dan psikologis kepada siswa. Siswa

dipaksa menghafalkan pelajaran-pelajaran yang di UN-kan.

Padahal tujuan pembelajaran adalah untuk membangun

pemahaman siswa, bukannya malah menghafal pelajaran.

Walaupun pada dua tahun pelajaran terakhir penyimpanganpenyimpangan

di atas sudah diminimalisir, tapi tetap saja para

pendidik dan siswa belum bisa bernafas lega. Memang penilaian

oleh guru selama proses pendidikan berlangsung sudah ikut

dipertimbangkan, namun proporsinya masih kecil, hanya 0,4.

Sedangkan UN yang standarnya masih ditentukan oleh

pemerintah pusat memiliki proporsi 0,6. Ini suatu beban

psikologis juga bagi siswa (http://id.wikipedia.org).

  1. Fasilitas Pendidikan

Akhir-akhir ini banyak kita mendengar dan melihat di

televisi berita tentang sekolah-sekolah yang hampir roboh,

dimana anak-anaknya terpaksa belajar di luar kelas. Miris

melihat ini, bahkan sampai sekolah yang berada di ibukota pun

mengalami kejadian seperti ini. Bukankah negara ini memiliki

anggaran pendidikan yang tentunya dapat menanggulangi

permasalahan seperti ini. Para pejabat kita di Senayan saja tiap

bulan bisa melakukan tour ke luar negeri berkedok studi banding,

mengapa hanya memperbaiki sekolah yang rusak mesti berlarutlarut.

Yang dirugikan tentunya anak-anak calon penerus bangsa

ini. Bagaimana mereka tidak was-was jika harus belajar di dalam

gedung yang hampir roboh (Kasim, 2009).

  1. Solusi bagi Problematika Pendidikan Indonesia

Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan

secara terkotak-kotak. Tetapi harus di tempuh dalam suatu tindakan

yang menyeluruh. Misalnya jika pemerintah hanya menaikkan

anggaran, tetapi sumber daya dan mutu pendidikan masih rendah,

maka apa yang diharapkan tidak akan tercapai.

Jika kita lihat melalui permasalahan kurikulum, hal yang dapat

kita benahi adalah pelaksanaan dan tuntutan yang diberikan kepada

pelaksana kurikulum ini. Contohnya, jika guru di sekolah diberikan

keleluasaan dalam menjalankan kurikulum (asal masih berada pada

koridornya) maka janganlah guru dituntut untuk menghabiskan

materi. Bukankah pembelajaran akan lebih bermakna jika siswa

benar-benar memahami materi walaupun sedikit, daripada banyak

tapi yang diketahui hanya permukaannya saja.

Menyoal masalah biaya, jika semua pemangku pendidikan

menjalakan program dengan benar, anggaran pendidikan di negara

ini tidaklah kurang. Sayangnya dengan adanya permainan oknumoknum,

segala hal menjadi kurang, pemerataan penerimaan dana

pendidikan pun tidak seimbang.Pendidikan yang berkualitas

memang tidak murah, atau tepatnya bisa kita katakan tidak harus

murah atau gratis. Pemerintah seharusnya menjamin bahwa setiap

warga negaranya memperoleh pendidikan. Menjamin pula bahwa

masyarakat bawah bisa mengakses pendidikan yang bermutu.

Idealnya pendidikan di Indonesia harus dapat dikenyam oleh anak

usia sekolah minimal SMA sederajat, tanpa memandang anak

tersebut berasal dari keluarga kaya ataupun miskin.

Mengenai permasalahan pendidikan yang hanya didasarkan

pada ijazah dan kelulusan UN. Ijazah memang penting untuk

menunjukkan legalitas kemampuan kita, akan tetapi hendaknya

yang memerlukan ijazah ini lebih menekankan proses perolehan

ijazah. Tidak ada bedanya dengan UN, sebenarnya pelaksanaan

UN masih relevan, tetapi dalam prosesnya masih ada yang perlu

diperhatikan dan dibenahi. Contohnya, standar kelulusan lebih baik

disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan masing-masing siswa.

Jika menyangkut masalah sarana prasarana tentunya akan

berpulang lagi pada komitmen pemerintah dan pemangku

pendidikan terkait. Dan tidak terlepas pula yang sudah dibahas di

atas bahwa semuanya harus dikembalikan ke pribadi pemangku

kepentingan, apakah mereka berniat untuk benar-benar berguna

bagi negara atau sekedar mencari keuntungan ditengah kondisi

pendidikan bangsa ini. Jika semua pemangku kepentingan memiliki

rasa kejujuran dan keinginan untuk memajukan bangsa, tidak

mudah terpengaruh oleh lingkungan, dan bisa bersifat tegas

terhadap hal-hal yang dapat merugikan sistem pendidikan kita,

niscaya pendidikan yang berkualitas akan dimiliki oleh bangsa ini.

Mulai dari pejabat pusat dan sampai guru yang bersentuhan

langsung dengan siswa, harus memiliki komitmen yang sama dalam

memajukan pendidikan bangsa ini (http://sim.ormawa.uns.ac.id).

  1. Penutup

Kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Padahal

pendidikan memiliki peranan penting dalam menyiapkan sumber

daya manusia untuk pembangunan bangsa ini. Ada beberapa aspek

pendidikan yang akhir-akhir ini mengemuka dalam beberapa wacana

yang berkaitan dengan problematika pendidikan di Indonesia, yaitu :

  1. kurikulum yang pelaksanaanya belum relevan dengan tuntutan

masyarakat,

  1. biaya pendidikan yang mahal,
  2. tujuan pendidikan yang dalam prosesnya pencapaiannya

menyimpang,

  1. kontroversi pelaksanaan Ujian nasional, dan
  2. banyak fasilitas pendidikan yang tidak memadai.

Semua hal tersebut pada dasarnya berpulang pada kejujuran pelaksana pendidikan dalam menjalankan pendidikan bangsa ini.

Jika semua pelaksana pendidikan memiliki kejujuran dan

komitmen yang sama yaitu untuk memajukan bangsa ini, niscaya

pendidikan yang berkualitas akan diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

Nuryata, Made. 2010. Pembelajaran Masa Kini. Jakarta : Sekarmita

Suyanto, 2002. Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru.

Tantangan Global Pendidikan Nasional. Jakarta : Grasindo

http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia#Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_Indeks_Pembangun

an_Manusia#endnote_2

http://meilanikasim.wordpress.com/2009/03/08/makalah-masalahpendidikan-

di-indonesia/

http://sim.ormawa.uns.ac.id/2009/01/05/masalah-pendidikan-diindonesia/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s